Optimization Of Village Funds Allocation Utilization Trough Community Empowerment Programs

Authors

  • Dewi Maya Sari Polytechnic of Aceh
  • Zulfan Zulfan Syiah Kuala University, Banda Aceh

Keywords:

optimization, allocation of village funds, community empowerment

Abstract

The village funds allocation over the past four years has been employed more for physical development rather  than for community empowerment programs. The village fund ultilization for the needs of empowering human resources was still minimum. For this reason, it is necessary to optimize the use of Village Fund Allocation (ADD) for the field of community empowerment. This study used a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicated that optimizing the use of village fund allocation through community empowerment programs can be realized by the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), the establishment of a Village Community Empowerment Cadre (KPMD), and Community Learning Capacity Building (Community Center).

Author Biographies

Dewi Maya Sari, Polytechnic of Aceh

Lecturer at Polytechnic of Aceh, Banda Aceh

Zulfan Zulfan, Syiah Kuala University, Banda Aceh

Lecturer at Syiah Kuala University

References

Andriyani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhammad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 23 (1), 1-16.
Andini, N. (2013). Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisaya di Desa Wisata. Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 24(3), 173–188.
Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA, 10(1), 26–32.
Gianini, A., & Rosyanti, E. (2019). Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Pancasakti Goverment Journal, 2(2).
Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(4), 597–602.
Kementerian Keuangan, R. I. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta.
KementerianKeuangan. (2017). Buku pintar dana desa.
Kharisma, V. D., Anwar, & Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 94–103.
Kusuma, A. R. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform, 52, 112–127.
Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(2), 87–99.
Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1–8).
Republik Indonesia, B. K. F. K. K. (2017). Laporan Kajian.
Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 14–24.
Chaerunnissa, Chika. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakay (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebed (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung). POLITIKA, 5 (2).
KOMPAK. 2017. Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018.
Susilawati, Ika. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Limbah Singkong” di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Lentera. 14 (2), 224-242.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Published

2019-07-05

Issue

Section

Articles