The Strategy to Improve the Condusive and Market Friendly Investment Services in The Era of Regional Otonomy
Keywords:
investement service, condusive and market friendly investment service, quality of public serviceAbstract
Increasing investment in the local area is a fundamental issue and the fore today. This is not on ly to improve the local economy, but also improve the competitiveness of local economy and so ciety incomes. Therefore, it needs a lot of strategy. There are a lot of strategy to improve the con dusive and market friendly investment services. That are by improving the quality ofhuman resources (HR), the institutional factor, reforming the regulation of investment, transparency and accountabilit, safety factor, complaint management system, giving incentives for in vestors and applying Rewards and Punishment methods.
References
Buku
Barzelay, Michael. 1992. Breaking Through Bureaucracy. A New Vision For Managing In Government. England : University Of California Press, Ltd.
Ohmae, Kenichi. 2002. The End of The Na tion State : The Rise of Regional Eco nomics (Hancunya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas. Alih Bahasa Ruslani. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government. How The En trepreneurial Spirit Is Tranforming The Public Sector. New York: Penguin Books, Inc.
_______.1997. Banishing Bureaucracy. The Five Strategies For Reinventing Government. New York : AddisonWesley Publishing Company, Inc.
Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Yarsif Watampone. Cetakan Ketiga.
Simamora, Bilson, 2001. Memenangkan Pa sar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel.Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Thoha, Miftah. 1987. Perspektif Perilaku Bi rokrasi. Jakarta : Penerbit Rajawali Press. Cetakan Pertama.
________. 1991. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi. Yogyakarta : PT. Media Wi dya Mandala. Cetakan Pertama.
__________. 2000. Administrasi Negara, De mokrasi Dan Masyarakat Madani. Ja karta : Penerbit Lembaga Administrasi Negara.
Wanandi. Sofyan. 2003. Temu Bisnis Pengusaha IndonesiaDelegasi ABAC Forum, Harian Umum Suara Karya. 31 Juli 2003.
Waworuntu, Bob. 1997. Dasardasar Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal/Makalah/Koran/Dokumen
Arifin.Bustanul. 2003. Otonomi Daerah Memasuki Era Transisi. Harian Umum Media Indonesia. Jakarta. Edisi Senin 3 Pebruari 2003.
Fauzi, Gamawan. 2012. Pemerintah Akui 780 Perda Hambat Investasi. http://www.kemendagri.go.id/news/2012/11/13/pemerintahakui780ribuperdahambatinvestasi Diakses 13 November 2012.
Marwan, Muhammad. 2013. 86 Pemerintah Daerah Belum Punya Pelayanan Sa tu Pintu. Jawa Pos National Network. Com. Diakses 9 Juli 2013.
Djawahir, 2004. Jangan Biarkan Semangat Bisnis Di Daerah Mengendur. Koran Warta Swa 08/XX/1528 April 2004.
Effendi. 1995. Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru. Makalah Untuk Seminar UGMDAAD. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
KPPOD. (2002 dan 2003). Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Jakarta.
Marbun, Deswanto, Palmira P Bachtiar dan Sulton Mawardi. 2009. Iklim Usaha Di Timor Tengah Utara : Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha. Laporan Penelitian Smeru. Ja karta.
Prambudi, 2004. Analisis Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Perijinan. Koran Warta Kita, 13 Januari 2004. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2005. Daya Tarik Investasi dan Pungli di Daerah Istimewa Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Syahrir. M. 2003. Perkembangan Ekonomi Dae rah Pasca Otonomi Daerah. Harian Umum Republika. Jakarta : 4 September 2003.
Tim Perkumpulan Untuk Peningkatan Usa ha Kecil. 2004. Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah. Koran Warta Kita, 13 Januari 2004. Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undangundang nomor 32 tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Ter padu Satu Pintu. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
