The Position Of “Camat” As A Temporary Land Registration Officer
Keywords:
camat, land registration officer, temporary land registration officerAbstract
“Camat” is the subdistrict leader, “Camat” or other designation is also a leader and coordinator of government administration in the subdistrict working area, and “Camat” can be appointed as an Acting Officer for the Temporary Land Deed for working areas where the official Deed Formation Officer is not sufficient. The formulation of the problem is how the position of a sub-district head as an official land deed maker. The purpose of this research is to find out about the position of the sub-district head as an official land deed maker. The approach used in this research is a statute approach, which is normative in nature, meaning that the study or discussion is emphasized on aspects of formal legal rules in force. The results of the research show that the position of the sub-district head as an official of the temporary land deed maker remains legal and valid.
References
Hadjon M. Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning, Gajahmada Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
Harahap Zairin, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Harsono, Boedi, PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya, Majalah RENVOI, no. 8.44.IV, Jakarta, 3 Januari 2007
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2005.
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
Parlindungan, A. P, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian I, Bandung, 1989.
Salim. H, Hs, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Santoso, Urip, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Prespektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta), PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Winarsi, Sri, Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum, Majalah YURIDIKA, Vol 17 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2002, h 186
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Web
https://www.atrbpn.go.id
