The Land Mastery Arrangement In The State Border Area
Keywords:
border area, arrangement of land tenure, spatial arrangementAbstract
Indonesian Land Border with neighbor state countries is based on Regulation Number 43 on 2008 about The Territory of the State is with Malaysia, Papua New Guinea and Timor Leste. The purpose of writing on the land mastery arrangement is to know the concrete steps related to the arrangement of land mastery in border area and spatial arrangement correlation with arrangement of land tenure. The physical condition of the border area is generally wavy to hilly. Land use in the border area consists of forests, farms and settlements. The status of land in the border area is generally divided into state-controlled free land, state-occupied land, property and ulayat lands. Arrangement of land tenure in general includes maintaining existing land status, granting of rights to land, disposal of rights and adjustment of land rights. The designation of border area according to the prevailing regulations is divided into areas of defense, cultivation area and conservation area. Arrangement of land tenure stipulated by the spatial is to refer to the function of the area. Development of border areas by strengthening land rights will provide legal certainty of land rights so as to provide a sense of security in investing and land use.
References
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011 – 2025.
Daniel, W., 2018, Era Jokowi, Jalan di Perbatasan Mulus dan Diperlebar. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3453208/era-jokowi-jalan-di-perbatasan-mulus-dan-diperlebar. Diakses tanggal 21April-2018.
Kertasapoetra, G, Kertasapoetra, R.G., Setiabudi, A., 1985, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta : PT Bina Aksara.
Sembiring, J. 2016. Tanah Negara. Penerbit Kencana, Jakarta.
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015 – 2019.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan.
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. https://www.viva.co.id/arsip/454468-angka-kemiskinan-daerah-perbatasan-tembus-18-7 diakses pada tanggal 5 November 2018.
