Aneuk Meudagang dan Transformasi Pelembagaan Dayah: Studi Etnografi di Kabupaten Bireuen, Aceh

Abstrak

Sejak diberlakukannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama pada pasal 16 ayat (2), pasal 125, dan pasal 218 terkait kewenangan pemerintah mengelola pendidikan yang menunjang pengembangan Syariat Islam, pendidikan keislaman, termasuk pendidikan dayah, maka pelembagaan pendidikan dayah menjadi sentral dalam proyek pembangunan masyarakat. Konsep pendidikan dayah sesungguhnya telah termaktub di dalam Qanun No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diamandemen ke dalam Qanun No. 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. Regulasi itu semakin otonom dengan disahkannya Qanun No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Meskipun di era pascakonflik dan tsunami pelbagai regulasi telah dihadirkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dayah, beberapa konsep kultural tentang pendidikan dayah tidak serta-merta menjadi semakin baik. Salah satu yang hilang dan rapuh dalam konsep antropolinguistik pendidikan dayah modern adalah penyebutan aneuk dagang atau aneuk meudagang untuk santri atau murid. Terminologi generik lokal ini tidak lagi digunakan di dayah-dayah, termasuk yang masih beraliran salafiyah atau tradisional. Dengan pendekatan etnografi, tulisan ini mencoba melakukan penggalian konseptual tentang istilah aneuk meudagang di Kabupaten Bireuen, termasuk melihat konsep dayah sebagai lembaga pendidikan Islam khas Aceh pada era terkini.