An Analysis of The Criteria of Facilitators’ Job Target

Safriati Razali

Authors

Safriati Razali Aceh Human Resource Development Board

Keywords:

job target of public servants, facilitators, minimum credit score, mandatory activities, position

Abstract

After the Government Regulation Number 46 Year 2011 on Public Servant’s Work Appraisal has been imposed, every public servant is demanded to set Job Target of Public Servants (SKP). As public servants, facilitators must also arrange job target in SKP. In arranging it, facilitators are obliged to refer to the Regulation of Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform (Permenpan and RB) Number 22 Year 2014 on Non-Managerial Position of Facilitator and Their Credit Score. This study aimed to investigate whether or not the arrangement of facilitators’ SKP has met two criteria required by the Permenpan and RB. This is a qualitative study, hence the data obtained from the field was deeply analyzed with descriptive method. The data were the SKP documents of some facilitators of Human Resources Development Agency of The Aceh Province. The findings depicted that almost all the facilitators did not arrange the SKP based on two criteria set by the Permenpan and RB. The unavailability of the criteria will cause the suspension of the facilitators’ grade or position promotion. The study suggested some alternative recommendations as the follow-up activities which will further discuss in the paper. This study outlines main and ancillary activities of facilitators, annual minimum credit score, and sub elements of mandatory activities which must be annualy actualized by facilitators according to the needs of their grade and position.

Author Biography

Safriati Razali, Aceh Human Resource Development Board

Trainer at Aceh Human Resource Development Board.

References

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, (No 1), 1-11.
Basuki, A. (2014). Antara Tantangan dan Harapan Lahirnya Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Jurnal Lingkar widyaiswara, edisi 1, (No 4), 149-155.
Bungin, B. (2012). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Diapramana, M. M., Noak, P. A., Purnamaningsih, P. E. (n.d.)Evaluasi Kualitas Kinerja Widyaiswara dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali). (n.d.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
Fathoni, A. (2006). Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Edisi I). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Fatimah, E., & Irawati, E. (2016). Manajemen Aparatur Sipil Negara, Modul Pendidikan dan pelatihan dasar kader PNS (Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Hayat. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi Melalui Penilaian Kinerja Pelayan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 20, (No 2), 175-188.
Mariada, I. N. (2015). Angka kredit widyaiswara: Peluang dan Permasalahannya. Karya Tulis dipresentasikan pada Pertemuan Ilmiah (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Provinsi Banten, Pandeglang, 3-4 Desember.
Nuronniah, Linggi, R. K., Budiman. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, (No 4), 1559-1570.
______ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 46 Tahun 2011.
______ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013.
______ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Jabatan Fungsiona Wwidyaiswara dan Angka Kreditnya. Permenpan dan RB Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014.
______ Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara. Perkalan No 26 Tahun 2015.
Rahma, I. H., Sunaryo, H. H., & ABS, M. K. (n.d.). Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Jawa Timur. e-Jurnal Riset ManagementPRODI MANAGEMENT. Fakultas Ekonomi Unisma.
Ramadhani, A & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Vol. 11, (No 1), 1-12.
Syukron, (2014). Pengantar Manajemen Industri (Cetakan Kesatu). Yogayakarta: Graha Ilmu.