Strategy Model Development of Akta Kelahiran Online in Bandung
Keywords:
innovation, service, akta kelahiran onlineAbstract
The innovation of the Birth Certificate Online is an innovation for birth certificates process through an online application. This innovation enables the public to submit the application of birth certificate through the website. The utilization of this innovation was still low when this study conducted comparing the number of manual application at Disdukcapil's office in Bandung. The low utilization of the Birth Certificate Online service was caused by many things, both internal and external conditions. This study suggests eight possible strategies that must be considered in order to increase the utilization of this innovation. They are the source of funds, the execution time of service, the collaboration /partnerships, the methods of dissemination, the implementation mechanism innovation, the executive, and the infrastructure.
References
Akta Kelahiran Online di Kota Bandung, www.m.tempo.co di akses pada tanggal 7 September 2016. Ancok, Djamaludin. (2012).Kepemimpinan dan Inovasi. Penerbit Erlangga.
Fuadona, Farah. (2016). Maksimalkan Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung Kirim Dokumen via Kurir, http://bandung.merdeka.com/halo-bandung/maksimalkan-pelayanan-disdukcapil-kota-bandung-kirim-dokumen-via-kurir-1604140.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2016.
Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hidayat, Feriawan. (2015). Program “Lahir Procot Pulang Bawa Akta” Banyuwangi Raih Penghargaan dari JK, http://www.beritasatu.com/nasional/269846-program-lahir-procotpulang-bawa-akta-banyuwangi-raih-penghargaan-dari-jk.html. diakses pada tanggal 29 September 2016.
Hukum Online. (2016). Terabaikan, 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5792447bd5551/terabaikan--50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran diakses pada tanggal 2 Oktober 2016 .
Imanuddin, Muhammad. (2015). Disertasi : Inovasi Pelayanan Publik :Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223 diakses pada tanggal 29 September 2016.
Inovasi Jemput Bola di Kota Bandung, www.bedanews.com diakses pada tanggal 7 September 2016
Inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/inovasi-pelayanan-di-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-gunungkidul/, diakses pada tanggal 2 September 2016.
Miftah. (2016). Bandung Menjawab. http://portal.bandung.go.id/bandung-menjawab-disdukcspil diakses pada tanggal 14 juni 2016.
Napitupulu, Paimin. (2007). Pelayanan Publik dan Customer Statisfiction, Bandung: Alumni.
Ndraha.(2000). Ilmu Pemerintahan (kybernology), Rineka Cipta : Jakarta.
Nugroho. (2012). Implementasi Kebijakan Publik http://nugrohodidik.blogspot.co.id/2012/12/implementasi-kebijakan-publik.html diakses pada tanggal 21 September 2016.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta.
Prasetya, Bonny. (2015). Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Pemda Provinsi Bangka Belitung. http://bkd.babelprov.go.id/content/pejabat-eselon-ii-iii-pemprov-babel-ikuti-workshop-kepemimpinan-translate diakses pada tanggal 29 September 2016.
Purwanto dan Sulistyastuti, (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia, JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan, Jakarta : Yarsif Watampone.
Rizki Dwi Satrio, et al .Jurnal Administrasi Publik VOL 3 No 11 : Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Malang : Universitas Brawijaya.
Said, M. Mas'ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratus, Malang : UMM Press.
Subarsono, AG. (2011). Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), CV. Alfabeta: Bandung. Susanto. (2010). 60 Management Gems, Jakarta : Kompas.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI.
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
Peraturan dan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Walikota Bandung No. 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Peraturan Walikota Bandung No. 1338 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Permendagri No 9 tahun 2016 tentang Pe r cepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Permpenpan RB 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Fuadona, Farah. (2016). Maksimalkan Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung Kirim Dokumen via Kurir, http://bandung.merdeka.com/halo-bandung/maksimalkan-pelayanan-disdukcapil-kota-bandung-kirim-dokumen-via-kurir-1604140.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2016.
Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hidayat, Feriawan. (2015). Program “Lahir Procot Pulang Bawa Akta” Banyuwangi Raih Penghargaan dari JK, http://www.beritasatu.com/nasional/269846-program-lahir-procotpulang-bawa-akta-banyuwangi-raih-penghargaan-dari-jk.html. diakses pada tanggal 29 September 2016.
Hukum Online. (2016). Terabaikan, 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5792447bd5551/terabaikan--50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran diakses pada tanggal 2 Oktober 2016 .
Imanuddin, Muhammad. (2015). Disertasi : Inovasi Pelayanan Publik :Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223 diakses pada tanggal 29 September 2016.
Inovasi Jemput Bola di Kota Bandung, www.bedanews.com diakses pada tanggal 7 September 2016
Inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/inovasi-pelayanan-di-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-gunungkidul/, diakses pada tanggal 2 September 2016.
Miftah. (2016). Bandung Menjawab. http://portal.bandung.go.id/bandung-menjawab-disdukcspil diakses pada tanggal 14 juni 2016.
Napitupulu, Paimin. (2007). Pelayanan Publik dan Customer Statisfiction, Bandung: Alumni.
Ndraha.(2000). Ilmu Pemerintahan (kybernology), Rineka Cipta : Jakarta.
Nugroho. (2012). Implementasi Kebijakan Publik http://nugrohodidik.blogspot.co.id/2012/12/implementasi-kebijakan-publik.html diakses pada tanggal 21 September 2016.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta.
Prasetya, Bonny. (2015). Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Pemda Provinsi Bangka Belitung. http://bkd.babelprov.go.id/content/pejabat-eselon-ii-iii-pemprov-babel-ikuti-workshop-kepemimpinan-translate diakses pada tanggal 29 September 2016.
Purwanto dan Sulistyastuti, (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia, JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan, Jakarta : Yarsif Watampone.
Rizki Dwi Satrio, et al .Jurnal Administrasi Publik VOL 3 No 11 : Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Malang : Universitas Brawijaya.
Said, M. Mas'ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratus, Malang : UMM Press.
Subarsono, AG. (2011). Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), CV. Alfabeta: Bandung. Susanto. (2010). 60 Management Gems, Jakarta : Kompas.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI.
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
Peraturan dan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Walikota Bandung No. 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Peraturan Walikota Bandung No. 1338 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Permendagri No 9 tahun 2016 tentang Pe r cepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Permpenpan RB 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
